Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat
Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, rehabilitasi dilakukan bertujuan melakukan pemulihan atau pengobatan, dan pengembalian kondisi bagi penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya yaitu melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi serta dilakukan reduksi data agar bisa ditarik kesimpulan yang akurat dari data yang telah didapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat belum optimal dilaksanakan karena masih terkendala dalam beberapa indikator, seperti: proses komunikasi yang kurang serta sumber daya pendukung yang belum memadai baik dari sumber daya anggaran, sumber daya manusia, maupun sumber daya finansial, sehingga terjadinya kendala dalam implementasi.
References
Craswell, John W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
Dr. H. Rusdin Nawi. 2017. Perilaku Kebijakan Organisasi. Makassar: CV Sah Media.
Dr. H. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung.
Haerana. 2016. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 06, No. 02. Universitas Muhammadiyah Makassar.
Moleong, Lexy. J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Miswanto, Tarya. 2017. Implementasi Program Rehabilitasi Narkoba Berbasis Masyarakat di Pusat Rehabilitasi Narkoba ar-Rahman Tegal Binangun Palembang. Jurnal Intizar. Vol. 23, No. 01. UIN Raden Fatah Palembang.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/ Per/Xii/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab. 2014. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT Bumi Aksara.
Rasdianah, Fuad Nur. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Jurisprudentie. Vol. 05, No. 02. Universitas Ichsan Gorontalo.
Sagung Putri, dkk. 2016. Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Persfekti Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Ilmiah. Vol. 38, No. 01. Universitas Udayana.
Seto Michiko. 2016. Pelayanan Rehabiltasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyalahguna Narkoba. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 14, No. 1. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
