Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang

  • Messy Ani Safitri Universitas Negeri Padang
  • Rahmadani Yusran Universitas Negeri Padang
Keywords: evaluasi kebijakan, PPDB Zonasi, SMAN Padang

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kebijakan PPDB dengan sistem zonasi pada SMAN di Kota Padang. Tujuan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 untuk peningkatan akses layanan pendidikan.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi serta dilakukan reduksi data agar bisa ditarik kesimpulan yang akurat dari data yang telah didapat. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kebijakan PPDB zonasi di Kota Padang mengalami berbagai peramasalahan, sehingga mondorong munculnya pro dan kontra. Pemerintah sebagai pihak implementor menyatakan PPDB dengan sistem zonasi pada SMAN di Kota Padang terlaksana dengan baik serta tujuannya sudah tercapai dengan mudahnya peserta didik yang dekat dengan sekolah untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun masyarakat sebagai objek yang terkena dampak kebijakan tersebut menyatakan banyak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem zonasi diantaranya, belum terpenuhinya transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam akses layanan pendidikan. Penelitian ini, menyimpulkan kebijakan PPDB zonasi di Kota Padang adalah strategi terutama diera digital ini. Hal ini, karena kebijakan ini dapat menjamin kemudahan dalam akses pelayanan pendidikan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan bagi masyarakat. Namun demikian, kebijakan PPDB zonasi di Kota Padang belum terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga berdampak pada semakin sulitnya mewujudkan capaian tujuan kebijakan.

References

Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo
Mulyadi, D. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta,
Dunn, W. 1999 Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Yusran R. 2007. Evaluasi Dampak Kebijakan Pemekaran Daerah di Indonesia: Studi Daerah Pemekaran Kabupaten Solok Selatan. Jurnal Demokrasi. Vol. 6 No. 2
Retrievedfrom http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1138
Permendibud No. 51 Tahun 2018 Yang Mengatur Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
Permendibud No. 20 Tahun 2019 Yang Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
Pergub No. 22 Tahun 2018 Yang Mengatur Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
Permendibud No. 44 Tahun 2019 Yang Mengatur Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
Pergub No. 40 Tahun 2020 Yang Mengatur Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. “Sistem Zonasi Bukan Untuk PPDB Saja”
,https://nasional.sindonews.com/read/1412721/15/mendikbud-sistem-zonasi-bukan-untuk-ppdb-saja-1560878685,
“Mendikbud Sebut Penerapan Zonasi Sekolah Bersifat Fleksibel” https://www.indovoices.com/pendidikan/mendikbud-sebut-penerapan-zonasi-sekolah-bersifat-fleksibel/, diakses 16 Desember 2019
Published
2021-03-31
How to Cite
Safitri, M., & Yusran, R. (2021). Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang. Journal of Civic Education, 4(1), 92-100. https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.436