Peranan Aktor dalam Formulasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Studi Kasus LGBT

  • Rudy Efendi Universitas Negeri Padang
  • Rahmadani Yusran Universitas Negeri Padang
Keywords: Pariaman, Perda, LGBT

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan latar belakang ide kebijakan yang mengatur permasalahan LGBT melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2018 tentang ketentraman danĀ  ketertiban umum di Kota Pariaman. Sesuai dengan pasal 24 dan pasal 25. Pada pasal 24 setiap orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, dan pada pasal 25 setiap orang laki-laki dan perempuan dilarang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis atau melakukan perbuatan yang dimaksud dengan LGBT. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kota Pariaman dengan informan yaitu Panitia Khusus Perda nomor 10 tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum, Ketua Karang Taruna Kota Pariaman, Ketua KNPI Kota Pariaman, Ketua LSM Kelurahan Pasir dan LKKAM Kota Pariaman. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi serta dilakukan reduksi data agar bisa ditarik kesimpulan yang akurat dari data yang telah didapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya 2 pasal saja dalam perda tersebut kurang memberikan dampak yang cukup signifikan dalamĀ  pemberantasan LGBT di Kota Pariaman, apalagi dilihat dari latar belakang yang cukup megkhawatirkan dengan keberadaan perilaku LGBT ini di Kota Pariaman. Dengan banyaknya latar belakang permasalahanĀ  munculnya mengenai LGBT ini seharusnya pemerintah dapat memberikan kebijakan yang lebih memperkuat perda tersebut agar dapat melindungi generasi muda dari bahaya nya dampak LGBT ini di masa yang akan datang.

References

Ahmadi, R. (2014). Metodolgi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Bungin, B. (2003). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
Dunn, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.Yogyakarta: Gadjah Mada University
Fauzi, Achmad Nur dan Dewi Rostyaningsih. (2018). Analisis Peran Aktor dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. Jurnal of Public Policy and Management. Review 7 (4), 356-374
Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Olivia Annisa, Junaidi. (2020). Peran Pemerintah dalam Menanggulangi LGBT di Kota Payakumbuh. Jurnal of Civic Education. Vol. 3. No. 1
Peraturan daerah Kota Pariaman nomor 10 tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum
Sholih Muadi, d. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal Review Politik , 195-224
Wahab, A. (2005). Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Yusran. R. (2007). Peranan Argumentative Turn dalam Kebijakan Publik: Studi tentang Dinamika Kebijakan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Demokrasi. Vol. 6. No. 1.
http://103.216.87.80/index.php/jd/article/view/1130
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_LGbT_di_Aceh
Published
2021-03-28
How to Cite
Efendi, R., & Yusran, R. (2021). Peranan Aktor dalam Formulasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Journal of Civic Education, 4(1), 39-46. https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.437