Implementasi Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
Abstract
Artikel ini membahas tentang pemberlakuan kebijakan PSBB di Kota Bukittinggi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan PSBB di Kota Bukittinggi dan mengidentifikasi apa saja faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan PSBB di Kota Bukittinggi. Desain penelitian ini adalah penelitian kebijakan dengan pendekatan kualitiatif yang bersifat natural setting serta menggunakan teori Geroge C. Edward III. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berasal dari website, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat beberapa tahapan yaitu tahap interpretasi, tahap pengorganisasian dan tahap aplikasi. Selain itu, dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tahapan implementasi terdapat faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan PSBB di Kota Bukittinggi. Faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan PSBB di Kota Bukittinggi antara lain faktor struktur birokrasi dan sumberdaya sedangkan faktor yang menghambat implementasi kebijakan PSBB di Kota Bukittinggi antara lain faktor disposisi dan komunikasi.
References
https://klikpositif.com/baca/69312/psbb-di-bukittinggi-ini-pelanggaran-yang-paling-banyak-ditemukan [Diakses pada 14 Oktober 2021]
Abdoellah, A. Y., & Yudi, R. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Aritonang, A. I. (2011). Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Komunikasi. 1(3)
Herdiana, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai Upaya Penanggualangan Cronavirus Disease 2019 (Covid-19). DECISION: Jurnal Administrasi Publik. 2(2)
Hikmahwati., Ekasafitri, S & Raden, R.M.U. (2020). Impact Analysis of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) Policy Implementation in Jakarta. Journal of Indonesian Health Policy and Administration. 5(2)
Marwiyah, S., Dzulkarnain, R., & Aisyah, S. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam PSBB di Kota Probolinggo (Studi Kasus Kelurahan Pilang). Journal of Innovation Research and Knowledge. 1(7).
Mujahidin, A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Ponorogo: Nata Karya
Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Leutikaprio
Prastowo, A. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media: Yogjakarta
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik.Bandung: AIPI
Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta
Toana, A. A. (2018). Kepemimpinan Situasional dalam Kebijakan Publik. Jurnal Kebijakan Pemerintahan. 1(2)
Wahab, S. A. (2010). Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta
Wardhani, A. P., Hasiholan, L. B & Minarsih, M. M. (2016). Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang). Journal of Management. 2(2)
Wati, R.L., Belinda, M.E., Goalbertus, G., Nurhanifah & Hadi, P. (2021). Segitiga Kebijakan dan Analisis SWOT Mengenai Implementasi Kebijakan PSBB dalam Penanggulangan Covid-19 di DKI Jakarta. Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior. 3(1)
Widodo. 2016. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative
Winarno. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo
